PERANAN DPRD MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DOI:
https://doi.org/10.53640/azkiya.v1i1.469Kata Kunci:
The Role of DPRD, Traditional Culture, Cultural Based EducationAbstrak
Kutai Kartanegara regency as one of the areas rich in customs, arts and traditional culture, is expected to make the cultural base as education. The Regional People's Legislative Assembly (DPRD) of Kutai Kartanegara Regency is expected to be able to bridge the issue, especially with the regional policy through Local Regulation (Perda) No. 15/2010 on Education Implementation System. This paper seeks to empower the cultural potential of the district of Kutai Kartanegara through education policy that sustains all subcultures in Kutai Kartanegara Regency, through the role of DPRD of Kutai Kartanegara Regency.
Referensi
Haris,Syamsuddin (Ed. ). Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta: LIPI Press, 2005.
KBBI. http://www.kkbi.web.id, diakses tanggal 7 Mei 2018.
Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
Portal Kutai Kartanegara. http://www.kutaikartanegara.com/senibudaya/indek. php/, diakses tanggal 7 Mei 2018.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004.
---------------. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Lembaran Negara RI Tahun 2014.
---------------. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD. Lembaran Negara RI Tahun 2010.
---------------. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lembar Negara RI Tahun 2015.
---------------. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. Lembar Negara RI Tahun 2013.
---------------. Permendikbud Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian. Lembar Negara RI Tahun 2013.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010.
Slamet, Margono. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguan Pedesaan. Jakarta: Ditjen Dikti, 1985.
Soegiman, Hari. Ilmu Tanah. Bandung: ITB, 1990.
Susanto, Astrid S. Komunikasi Sosial di Indonesia. Bandung:Bina Cipta, 1979.
Syamsul,Inosentius. Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Jakarta: Adeksi, 2004.
Tim LAN dan BPKP. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: LAN dan BPKP, 2000.
Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bandung: Fokusmedia, 2009.
Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kutai_Kartanegara, diakses tanggal 7 Mei 2018.
