Kajian Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Heru Suprapto

doi:10.53640/jemi.v15i1.550

Authors

Heru Suprapto Universitas Kutai Kartanegar

DOI:

https://doi.org/10.53640/jemi.v15i1.550

Abstract

Study of the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in Kutai Kartanegara Regency is an analysis using yurisis normative approach. The purpose of this study was to Know and analyze the successful implementation of ADD and analyze the impact of ADD to the improvement of public infrastructure, employment and empowerment of communities and village institutions. The results showed that the Quality of Planning , Implementation, Control Activities, Accountability Reporting is good and Respondents from LPM is not a good understanding of the regulations or policies associated with ADD and ADD are indicators of success can not be measured.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta, 21 Agustus 2015;

MOH. NAZIR, Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, 2005, Bogor.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa sebagaimana telah diubah melalui PP No 22 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desaâ€™

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2007 tentang Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa;

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa;

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Alokasi Dana Desa;

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.