IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Abstrak

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam peningkatan bahan pangan tidak terlepas dari kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang juga dikuatkan dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor: 336/919/DKP-TU.P/2022 Tentang Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari namun disisi lain peningkatan bahan pangan juga menghadapi tantangan seperti konversi lahan sawah, rusaknya saluran irigasi dan stagnasi teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Implementasi Kebijakan ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Barat serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukungn dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang yang terdiri dari 4 pegawai dan 3 petani. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Implementasi Kebijakan ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat dalam meningkatan produksi tanaman pangan lokal melalui tiga tahap yaitu yang pertama melalui kebijakan intensifikasi dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang telah ada, misalnya penggunaan pupuk, benih unggul dan obat-obatan namun dalam implementasi kebijakan intensifikasi pertanian perlu adanya pengawasan terhadap kelangkaan pupuk subsidi dan juga pendistribusian benih padi unggul untuk para petani. Yang kedua kebijakan ekstensifikasi yaitu melakukan perluasan area yang mengkonversi hutan tidak produktif menjadi lahan pertanian. Dan yang ketiga kebijakan diversifikasi yaitu penganekaragaman  usaha  pertanian  untuk  menambah  pendapatan  rumah  tangga petani, misalnya usaha peternakan.