TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAPENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Prapenuntutan merupakan tindakan penuntut umum jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik serta  mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapinya untuk menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan tahap selanjutnya yaitu tahap penuntutan.

Sehingga dalam Tinjauan Yuridis yang dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi dalam melengkapi  berkas perkara tersebut dengan cara melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan pasal 110 ayat ( 3 ) yaitu penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dan harus mengembalikan berkas tersebut dalam 14 hari semenjak berkas tersebut itu di terima oleh jaksa penuntut umum, petunjuk yang diberikan secara garis besar terbagi atas dua, petunjuk Formil  berupa kelengkapan legalitas atau Formalitas tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat perintah, berita acara, izin pengadilan dan petunjuk materil yaitu berupa kelengkapan informasi data, fakta dan alat – alat bukti yang diperlukan demi kepentingan pembuktian apakah sudah memenuhi unsur – unsur pidana.

Dan dalam hal apabila penyidik tidak mampu melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang diberikan jaksa penuntut umum 109 ayat ( 2) maka penyidik akan menghentikan demi hukum, maka penyidik akan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan ( SP3 ) yang dikeluarkan oleh penyidik dikarnakan tidak cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana, dan apabila sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan dikarnakan tidak cukup bukti sementara secara jelas ada kerugian negara maka peyidik akan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk  dilakukan gugatan perdata.