MENGURAI KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Abstract

Abstrak

 

       Sampai saat ini, pelaksanaan pendaftaran tanah yang merupkan amanah dari Undang-Undang Pokok Agraria oleh pemerintah belum dapat diwujudkan sepenuhnya, oleh karena itu, tidak mengherankan bila masalah pertanahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara,  banyak penyebabnya adalah belum terdaftarnya seluruh bidang tanah yang ada, sehingga belum tercipta kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena belum terciptanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum, maka timbullah gejala penguasaan dan pengusahaan atas bidang-bidang tanah oleh pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti pendudukan atau pengklaiman atas suatu bidang tanah oleh seseorang/kelompok orang yang belum tentu berhak atas tanah yang bersangkutan.