Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik

Daftar Isi

2024-01-30T23:29:31+00:00

EFEKTIFITAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA SUNGAI PAYANG KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024-01-31T04:12:18+00:00

Tujuan dari penelitian ini adalah mennganalisis efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabuaten Kutai Kartanegara, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Sumber datanya mulai dari perwakilan warga pemilik usaha mikro penerima Bantuan, Ketua RT, dan perwakilan Desa, perwakilan Dinas Sosial, pihak Kecamatan, dan tokoh masyarakat serta warga lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah kualititif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan Sasaran Program Indikator ketepatan sasaran belum dilakukan dengan maksimal. Masyarakat masih ada yang mengeluhkan terkait ketepatan sasaran Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Masalah ketepatan sasaran penerima bantuan atau yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) salah satunya disebabkan pada pendataan awal adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sosialisasi Program Indikator sosialisasi program yang dilakukan cukup maksimal. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu sebagian besar sudah pernah mengikuti kegiatan sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diadakan oleh petugas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengetahui tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pencapaian Tujuan Program Indikator pencapaian tujuan belum dilakukan dengan maksimal. Karena melihat masih adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak lancar dalam penerimaan bantuannya. Namun ada juga beberapa Kelurga Penerima Manfaat (KPM) yang lancar dalam penerimaan bantuannya dan tidak memiliki hambatan sama sekali. Pemantauan Program Indikator pemantauan program belum dilakukan dengan maksimal. Karena melihat tidak meratanya kegiatan pemantauan program yang dilakukan petugas. Sehingga tidak semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu yang dapat melaporkan masalah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan mudah. Bahkan ada beberapa yang tidak mengetahui sama sekali untuk melapor ke siapa. Beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lainnya ada yang mencoba melapor ke pemilik e-Warong saja, karena tidak mengetahui melapor ke siapa dan seperti apa mekanisme pengaduannya.

The INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES IN THE SECTION OF SOCIAL WELFARE OF THE REGENCY OF KUTAI BARAT REGENCY

2024-01-30T22:37:34+00:00

This study aims to determine the influence of organizational culture on the quality of public services. This type of research is descriptive research with quantitative research design. Data collection techniques were carried out through observation, questionnaires and documentation. The data analysis technique used consisted of descriptive analysis, inferential statistical analysis and simple linear regression. The population in this study were employees at the Regional Secretariat office of West Kutai Regency, amounting to 149 people, so the sample used was 108. The results showed that the influence of organizational culture on the quality of public services in the Social Welfare Section of the regional secretariat of West Kutai Regency was in the good category according to the results of research in the field based on 8 indicators that became the focus of research, namely 1) Individual Initiatives, 2) Directions, 3) Integration, 4) Management Support, 5) Communication Patterns, 6) Conflict Tolerance, 7) Control, and 8) Reward System. Based on the results of research from 8 indicators, it shows the results of linear regression Y = 23.8 + 0.383X thus organizational culture has a positive and significant effect on the quality of public services in the Social Welfare Section of the regional secretariat of West Kutai Regency. Suggestions for employees at the regional secretariat office of West Kutai Regency so that they can be disciplined in carrying out their work so that the work that is the responsibility of employees can be well organized.

FOOD SECURITY POLICY IMPLEMENTATION IN KUTAI BARAT DISTRICT

2024-01-30T23:16:54+00:00

The Regional Government of West Kutai Regency in increasing food ingredients cannot be separated from the intensification, extensification and diversification policies which are also strengthened by the Regulation of the Regent of West Kutai Number 26 of 2012 and Regional Regulation Number: 336/919/DKP-TU.P/2022 concerning the Utilization of Food Yards. Sustainable but on the other hand increasing food supplies also face challenges such as conversion of paddy fields, damage to irrigation canals and technological stagnation. The purpose of this study is to describe and explain the implementation of food security policies in West Kutai Regency as well as to describe and analyze the supporting and inhibiting factors that influence the implementation of food security policies in West Kutai Regency. The number of informants in this study were 7 people consisting of 4 employees and 3 farmers. This type of research uses qualitative methods to describe and explain the implementation of food security policies in West Kutai Regency. Data collection techniques using the method of observation, interviews and documentation. Data analysis using interactive models. The results showed that the implementation of food security policies in West Kutai Regency in increasing local food crop production went through three stages, namely the first through an intensification policy by optimizing existing agricultural land, for example the use of fertilizers, superior seeds and medicines, but in implementing policies Agricultural intensification requires monitoring of the scarcity of subsidized fertilizers and also the distribution of superior rice seeds to farmers. The second is the extensification policy, namely expanding the area that converts unproductive forests into agricultural land. And the third is the diversification policy, namely the diversification of agricultural businesses to increase farmers' household income, for example livestock business

PELAKSANAAN KEWENANGAN KECAMATAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SKALA KECIL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024-01-30T23:19:13+00:00

Pelaksanaan tugas kecamatan dalam pengelolaan pembangunan skala kecil yang merupakan pelimpahan wewenang dari Bupati Kutai Kartanegara belum berjalan dengan maksimal. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kewenangan kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan skala kecil. Metode penelitian secara deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur yang dilakukan pada 3 kecamatan serta menggunakan kuesioner untuk seluruh lokasi dalam 15 kecamatan yang menjadi sumber data dengan penetapan informan secara purposive sampling. Dari hasil penelitian telah menyimpulkan bahwa kewenangan kecamatan dalam pengelolaan pembangunan skala kecil tidak seluruhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh kurang jelasnya ketentuan tentang kriteria dan spesifikasi suatu kegiatan dalam regulasi pelimpahan wewenang, masih lemahnya jalinan koordinasi antara kecamatan dengan instansi pemerintah daerah terkait dalam rangka sistem perencanaan yang terintegrasi, kurangnya kapasitas aparat kecamatan dalam pelaksanaan tugas, belum adanya indikator dan target kinerja kecamatan secara terukur, maka direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan peninjauan kembali guna melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap kebijakan-kebijakan menyangkut pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat khususnya terkait kebijakan pengelolaan skala kecil serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur tentang pemerintahan daerah, dan kecamatan.

EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA DI KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024-01-30T23:24:50+00:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas perencanaan pembangunan jangka menengah desa/RPJM dan rencana kerja pemerintah desa/RKP yang dilaksanakan oleh desa di wilayah Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara. Evaluasi dilakukan berpedoman pada Permendagri No 114/2014 tentang pedoman pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui metode dokumentasi serta wawancara, data dianalisis dengan cara reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penyusunan RPJM maupun RKP yang dilakukan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan mekanisme sesuai ketentuan Permendagri No 114/2014, dalam proses penyusunan RPJM terdapat 3 tahapan yang tidak dilakukan yaitu penyelarasan arah kebijakan kabupaten, pengkajian keadaan desa, dan musyawarah desa, sedangkan dalam penyusunan RKP tidak dilaksanakan pencermatan pagu indikatif, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pegawai Pemerintah Desa dalam hal manajemen dan pengelolaan administrasi perencanaan pembangunan desa.