Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Sampai 2014

Heru Suprapto

doi:10.53640/jemi.v16i1.166

Authors

Heru Suprapto

DOI:

https://doi.org/10.53640/jemi.v16i1.166

Abstract

The reaserch Regional Govermance Budget Analysis or (APBD) inKutai Kartanegara Regencyused data series Regional Govermance Revised Budget Analysis or (APBD-P) during 2010 until 2014. APBD-P was chosen becauseit has better accuracy prediction than the Regional Govermance Budget aproach or (APBD). The methods used descriptive analysis of APBD-P ratio. The results of RevenuesAnalysis showed that fiscal space conditions was diminishing,it’s mean flexibility of Kutai Kartanegara Regency to spending on activities priority was decreases. On the Government ExpendituresAnalysis, showed the Personnel Expenditure had increasing trend, especially since the Additional Income SupportPolicy (Kebijakan Tunjangan Tambahan Penghasilan) was appliedin2011. On the Financing analysis, deficit spending from many yearswas increasing although it’scovered byUnspent Funds At End Of Fiscal Years (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran/SiLPA), it shows the weakness of the planning and implementation.

Keywords: APBD, fiscal space, Personnel Expenditure

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bank Indonesia, 2014, Dana Pemerintah Daerah di Perbankan.

Kementerian Keuangan, Deskripsi dan Analisis APBD tahun 2014, 2013, 2012,

Mankiw, Gregory, http://gregmankiw.blogspot.com/2010/03/taxes-per-person.html.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Usaha;

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perijinan Tertentu;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Restribusi Izin Tertentu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2013 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Restribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, CV.Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.